Rabu, 12 Agustus 2015

Officium Nobile:Apakah Masih Ada ?

  No comments    
categories: 


Oleh: Hermansyah*
Secara sederhana “Officium Nobile” sering diterjemahkan sebagai “Jabatan yang Mulia”. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan, ada mereka-mereka yang karena jabatannya dinilai sebagai jabatan yang mulia.  Hakim, Advokat, dan Dokter adalah profesi yang sejak lama diyakini sebagai jabatan yang dapat dikatagorikan sebagai “Officium Nobile”. Ketiga profesi tersebut diatas—juga profesi lainnya, keberadaannya diyakini sudah cukup lama. Hanya yang membedakannya dengan profesi lainnya, ketiga profesi ini secara langsung terhubungan dengan manusia dengan segala aspek kemanusiawiannya.
Hakim misalnya, karena jabatannya sering profesi dan jabatan hakim diyakini sebagai utusan “Tuhan” di dunia ini yang karena kewenangannya mampu memberikan kelangsungan dan atau juga menghentikan kelangsungan hidup seorang manusia. Bagaimana masa depan dan nasib seseorang dapat dengan mudah ditentukan oleh seorang Hakim. Tidak hanya orang itu saja (baca: pelaku tindak pidana) yang akan ditentukan nasibnya, tetapi keluarga dari orang itu, dan bahkan nasib dan wajah masyarakat dan negara juga dapat ditentukan oleh seorang hakim.
Berhadapan dengan profesi hakim, seorang Advokat karena profesinya dapat memperjuang hak seorang yang dihadapkan ke pengadilan, yang mungkin karena kesewenang-wenangannya dapat menghabiskan perjalanan hidup seseorang. kesewenang-wenangan penguasa terhadap oraang perorang/warga negara tidak jarang diperlihatkan secara gamblang dalam persidangan. Hampir-hampir orang yang dituduh, disangka dan dihadapkan di  pengadilan kehilangan hak-hak mereka. Pada sisi inilah kemuliaan profesi Advokat dinilai mulia, manakala mereka berusaha dengan keilmuannya mampu memberikan perlindungan dari kewenang-wenangan mereka yang memiliki kekuasaan.
Demikian juga halnya dengan profesi “dokter”, karena pekerjaannya tidak jarang posisinya dapat disamakan dengan hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Ditangan dokter, penentuan dan kelangsungan hidup seseorang dapat ditentukan, dan masyarakat sebegitu besarnya kepercayaan pada mereka.
Alasan lain sehingga profesi sebagaimana dimaksud di atas dilihat sebagai Officium Nobile, dikarenakan karakteristik utama pola hubungan kerja yang terjadi adalah didasari nilai “kepercayaan” antara pasien/klien/pencari keadilan. Mereka, pasien/klien/pencari keadilan, sepenuhnya mempercayakan nasib, kelangsungan hidup mereka kepada ketiga profesi ini.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam upaya mempertahankan predikat “Officium Nobile”, ketiga profesi tersebut dalam bekerjanya tidak hanya dibekali oleh aturan hukum semata, tetapi juga dibarengi dengan kode etik profesi. Diharapkan kode etik inilah yang menyadarkan kepada ketiga profesi tersebut bahwa profesi mereka adalah profesi yang mulia dan bermartabat. Karena substansi utama dari kode etik profesi berisikan tentang sistem nilai atau norma moral yang  menjadi  pedoman  bagi  seseorang  atau  kelompok untuk bersikap dan bertindak. Kode etik ini juga akan menjadi penuntun bagi perilaku mereka, karena substansi terdalam dari etika memuat juga tentang baik dan buruknya perilaku dalam suatu konteks sosial dimana profesi tersebut berada. Sehingga tidak mengherankan jika Bertens  menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat.
Suara  hati  nurani   atau “dictate  of  conscience  menjadi landasan utama profesi yang memiliki predikat Officium Nobile” sehingga dalam melaksanakan profesinya seorang  Advokat/Dokter/Hakim dapat menolak segala perilaku, termasuk perilakunya sendiri, yang dinilai dan dirasakan menyimpang dari konteks keadilan dan kemanusian.
Namun ada satu pertanyaannya yang mungkin muncul pada setiap orang yaitu apakah masih ada dan patut dipertahankan predikat Officium Nobile” dari ketiga profesi ini. Pertanyaan ini terkesan wajar dan bahkan harus dimunculkan kepermukaan terkait dengan fenomena yang diperlihatkan dan dipertontonkan ketiga profesi ini.
Tertangkapnya Hakim PTUN Sumatera Utara dan Pengacara Kondang OC Kaligis dan masih banyak yang lainnya, serta banyaknya mal praktik yang dilakukan oleh para dokter adalah sekian banyak kasus yang mengundang pertanyaan mendasar seperti tersebut di atas. Dengan tidak bermaksud melakukan generalisasi, maka jawaban atas pertanyaan dimana letak predikat Officium Nobile”  pada profesi tersebut seakan hampir hilang kepermukaan, atau mungkin juga predikat “Officium Nobile” sudah berubah atau mengalami pergeseran menjadi predikat “Officium Hedonism” atau mungkin “Officium Materialism”. (Wallahualam bissawab)




* Tulisan ini sudah dimuat di Harian Pontianak Post, Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015.

Jumat, 28 November 2014

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian Akhir)

  No comments    


Oleh: Hermansyah
C. PENUTUP
Penyadaran akan adanya pluralisme hukum ini, sejatinya diikuti oleh penyadaran akan adanya suatu sikap bahwa antara satu hukum dengan hukum yang lainnya pasti memiliki perbedaan (baik pada tataran substansi maupun esensinya), menolak akan adanya paham absolutisme dan dengan sendiri menerima paham relativisme dalam melihat hukum dengan hukum lainnya, serta menerima paham kesetaraan.
Mengapa hal ini terjadi, karena ketika hukum dilihat dalam perspektif eksistensialis hukum sesungguhnya merupakan ”cara beradanya Manusia”. Perbedaannya adalah pada taraf apa dan nilai apa yang hendak diwujudkan dalam hukum tersebut. dalam masyarakat yang memiliki paham atau menganut kapitalisme sebagai cara pandang utamanya, maka hukum yang tampil kepermukaan akan memperlihatkan bagaimana melindungi dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berkompetisi dipasar terbuka dan bebas sifatnya.
Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana hubungan antara satu hukum dengan hukum yang lainnya tersebut harus terjalin, apakah saling menegasi satu dengan yang lainnya, atau saling berkom-petisi, atau berdialog antara satu dengan yang lainnya. Kemunculan etika merupakan konsekwensi logis dari kondisi hukum yang plural tersebut, etika ini lah yang menuntun bagaimana hubungan antara sistem hukum tersebut harus terjalin satu dengan yang lainnya. 

 
DAFTAR BACAAN
Ali Mudhofir, Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.
Chairul Umam (Aktivis Komunitas Islam Emansipatoris (KOSIEM) Pekalongan dan Mahasiswa STAIN Pekalongan), ”Keberagaman dalam Keberagamaan”, sumber: (http://www.Islam emansipatoris. com/ artikel.php?id=356
D. A. Carson, "Christian Witness in an Age of Pluralism" dalam God and Culture: Essays in Honor of Carl F. H. Henry (ed. D. A. Carson & J. Woodbridge), Grand Rapids; Eerdmans, 1993.
Ernest Gellner, Postmodernism, Reason and Religion, (Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina-penerjemah), Menolak Posmodernisme: Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius, Penerbit Mizan Bandung,  1994.
Esmi Warasssih (Korolus K. Medan Dkk-Editor), Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Penerbit Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
Frans Maramis, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1994.
Franz Magnis Susno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Penerbit Kanisus, Yogyakarta, 1987.
Milad Hanna (Muhammad Guntur Romli-Penerjemah), Menyongsong Yang Lain Membela Pluralisme, Penerbit Jaringan Islam Liberal, Jakarta, Cet I, 2005.
Nur Khalik Ridwan, Pluralisme Borjuis: Kritik Atas Nalar Pluralisme Cak Nur, Penerbit Galang Press, Yogyakarta 2002.
Peter L. Berger And Thomas Luchmann, The Social Construction Of Reality: A Treatise In The Sociology Of Knowledge, Penguin University Book. 1981.
Poespoprodjo, Filsafat Moral Kesusilaan: Dalam Teori dan Praktik, Penerbit CV. Remaja Karya, Bandung, 1988.
Rene David And John E.C. Brierly, Major Legal Sistem In The World Today, Stevens & Sons, 2nd Edition.
Richard Blankner, ”Absolutism”, Sumber: dalam http://www.ohiou.edu/-Chastian/ac/absoluti.htm
Richard Rorty, Contingency: Irony and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Sandra Kartika & Chandra Gautama (Penyunting), Menggugat Posisi Masyarakat Ada Terhadap Negara, Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Diterbitkan Atas Kerjasama Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 Dengan Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSP), Yogyakarta, Cet-I, 1999.
Soedjono Dirdjosisworo, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984.
Supardi Suparlan (Keynote Address), Dalam Sesi Pleno I Pada Simposum Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-3: “Membangun Kembali Indonesia Yang Bhenika Tunggal Ika, Menuju Masyarakat Multikulturalisme”, Yang Diadakan Di Univesitas Udayana, Denpasar Bali, Tanggal 16-19 Juli 2002.

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian 8)

  No comments    


Oleh: Hermansyah
6. Terbukanya Ruang Dialog dan Komunikasi
Pluralisme yang didalamnya meletakkan perbedaan sebagai dasar atau fundamen utamanya tidaklah menjadikan penyeragaman, penyatuan berbagai perbedaan tersebut sebagai penyelesaian guna menghilangkan perbedaan yang sudah muncul sejak awal, karena tindakan penyeragaman pada dasarnya mengingkari perbedaan itu sendiri, bahkan upaya menghilangkan perbedaan adalah sia-sia. Pemikiran seperti ini muncul dikarenakan adanya pemahaman yang keliru mengenai perbedaan itu sendiri, perbedaan identik dengan konflik dan konflik identik dengan berbagai bentuk kekerasan. Pada hal antara konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda.
Dibalik perbedaan yang ada sesungguhnya komunikasi adalah salah satu etika yang inheren didalamnya, komunikasi dilakukan guna mengetahui berbagai perbedaan yang ada. Tidak hanya mengetahui berbagai perbedaan yang ada, dialog dan komunikasi pada dasarnya merupakan salah satu wahana dalam meningkatkan manusia dan kemanusiaannya.
Sebab jika perbedaan tersebut tidak ada, artinya seluruhnya adalah sama, maka  komunikasi menjadi tidak ada tempat dalam ranah kehidupan, karena masing-masing pihak sudah mengetahui akan kesamaan tujuan, visi kehidupan, sifat, karakter, ciri dan lain sebagainya. Artinya dalam konsep kesamaan tersebut tidak adanya perbedaan antara “saya” dengan “dia”, bahkan dapat dikatakan “saya” adalah “dia” dan “dia” adalah “saya”, maka pada posisi seperti ini komunikasi tidak menjadi penting. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi persoalan ”dia” sesungguhnya kita sudah mengetahuinya.
Jika berbagai perbedaan yang ada tidak dibarengi dengan dialog atau komunikasi, maka jebakan absolutisme akan terbuka lebar. Misalnya hal ini terjadi ketika Marx melihat persoalan kapitalisme yang dinilainya sebagai suatu konsepsi masyarakat yang berbeda dengan konsepsi masyarakat sosialis. Marx menyadari betul adanya perbedaan tersebut, serta berbagai implikasi dari sistem kapitalisme dalam kehidupan masyarakat yang menurutnya telah memarjinalkan dan memisahkan masyarakat menjadi masyarakat berjouis pada posisinya yang kuat dan masyarakat proletar yang semakin tereksploitasi dan mengalami proses marjinalisasi dalam kehidupannya. Hanya persoalannya ternyata Marx dalam melihat persoalan ini terjebak pada absolutisme akan kebenaran pemahamannya sendiri, sehingga dengan paradigma kerjanya Marx merasa yakin bahwa perbedaan yang dihasilkan oleh kapitalisme menuju pada persamaan sebagaimana yang dikonsepsikan dalam masyarakat sosialis, bisa diselesaikan melalui pemberontakan atau kekerasan.

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian 7)

  No comments    


Oleh: Hermansyah
5.  Mengakui Hukum Yang Lain (The Others)
Bahwa sesuatu itu berbeda tidaklah cukup untuk diketahui karena perbedaan itu sendiri sudah memperlihatkan dirinya sejak dini. Namun berkenaan dengan sikap etik, jauh lebih penting adalah mengakui yang lain tersebut. Pengakuan ini perlu dibangun dengan didasari pada landasan derajat kesetaraan yang sama antara “saya” dengan “dia”, antara “kita” dengan “mereka”. Sebab jika pengakuan tersebut tidak diletakkan pada bingkai kesataraan, maka pengakuan tersebut akan terjebak pada absolutisme, artinya yang lain tersebut tetap diakui, tetapi “aku” atau “kami”-lah yang paling benar, mayoritas, mulia, penting, , unggul dan lain sebagainya.
Pengakuan yang lain ini menjadi penting sebab ketika kita mengakui keberadaan yang lain, pada dasarnya kita juga mengakui keberadaan kita sendiri. Karena dalam realitasnya kita berbeda dengan yang lain, dan yang lain juga akan berbedapat bahwa dia berbeda dengan kita. Sehingga tidaklah mengherankan jika Millad Hanna berpendapat bahwa menyongsong yang lain berarti membela pluralisme.
Sikap ini setidaknya sudah diperlihatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat mengabulkan permohonan dari para pemahon yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu (Kabupaten Kampar Provinsi Riau) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu (Kabupaten Lebak Provinsi Banten) dimana para pemohon memohonkan agar kata ”negara” dalam pasal 1 angka 6, yaitu: “Hutan adat adalah hutan “negara”  yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”,  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 mengatakan bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum  adat”.

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian 6)

  No comments    


Oleh: Hermansyah
4. Mengakui Kesetaraan
Seperti dikatakan diatas, bahwa perbedaan merupakan fakta sosial sehingga bersifat obyektif. Pengakuan dan penerimaan akan perbedaan dalam semua hal merupakan syarat utama dalam pluralisme. Karena perbedaan merupakan persoalan mendasar dan hakiki dari sesuatu, maka perbedaan tersebut bukan untuk dilebur dan disatukan dalam bentuk hemogenitas, kesatuan, mono dan ika. Sebab ketika upaya penyatuan perbedaan dilakukan, maka pada hakekatnya pluralisme tidak lagi menjadi suatu paham atau ideologi, karena yang ada hanya monoisme atau homogenitas dan menghilangkan perbedaan itu sendiri yang sifatnya hakiki dan asali.
Oleh karena itu kesetaraan sebagai suatu konsep yang memandang sama atas perbedaan menjadi syarat dalam pluralisme. Fakta bahwa adanya masyarakat tradisional dan moderen, agama yang berbeda (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dll), hukum sekuler/agama, hukum negera dan hukum lokal, dilihat pada kedudukannya yang sederajat, bukan dilihat dalam perspektif  mayoritas dan minoritas, maju atau terbelakang,  superior atau inferior, tetapi kesemuanya tersebut dipandang sejajar dan sederejat. Dalam konteks hak dan kewajiban, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam pluralisme pengakuan dan penghargaan pada satu fakta sosial tidak serta merta mengabaikan fakta sosial lainnya. Bahkan menghormati hak yang lain merupakan suatu keharusan, karena yang lain, yang kecil juga memiliki “hak hidup” yang wajib dihormati. Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini merupakan konsientisasi berikut yang disodorkan oleh pluralisme. Pada tingkat praktis, pluralisme juga menunjuk kemungkinan "penyesuaian” atau "dialog” dalam pengalaman individual maupun kelompok, sehingga akan tercipta sikap toleransi antar sesama.
Akhirnya pluralisme telah memiliki muatan filsafatis di mana masyarakat terdorong untuk meninggikan nilai toleransi dengan mengakui bahwa masing-masing memiliki perbedaan dan nilai kebenaran tersendiri. 

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian 5)

  No comments    


Oleh: Hermansyah
3. Menerima Relativisme
Berhadapan secara diametris dengan absolutisme adalah relativisme yang justru mengakui keberadaan lainnya disamping kediriannya sendiri. Terhadap kedirian, sikap relativisme ini meneguhkan bahwa bahwa apa yang kita pahami sebagai suatu kebenaran misalnya, adalah relatif pada kedirian orang lain, artinya dalam konteks pluralisme, kebenaran juga akan dipahami oleh orang lain sebagaimana mungkin berbeda dengan cara kita memahaminya  atau kebenaran juga ditemukan pada orang lain.
Dalam pluralisme setiap masalah dan cara bagaimana memahami masalah tersebut diyakini merupakan kontruksi sosial suatu masyarakat yang di dalamnya melibatkan banyak kondisi social  yang berbeda, mulai dari nilai, budaya,  agama, politik, adat istiadat dan dan kesadaran yang secara intensional terarah pada realitas tersebut. Pemahaman akan realitas sebagai konstruksi social inilah yang memberikan hasil yang juga berbada antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Relativisme bukan hanya sekedar mengakui adanya kedirian lain selain kedirian diri sendiri, tanpa mau berusaha memahami bahkan menerima kedirian lainnya. Sebab kalau hal ini terjadi, maka relativisme juga pada akhirnya terjebak pada absolutisme. Agar tidak terjebak pada absolutisme, kiranya relativisme selalu dikaitkan dengan yang lainnya. Misalnya kita tidak hanya cukup mengatakan bahwa “kebenaran itu relatif”, karena jika pernyataan tersebut berhenti dengan hanya mengatakan “kebenaran itu relatif” maka sesungguhnya dalam kebenaran itu tidak ada kebenaran, pada hal dalam kebenaran tersebut ada kebenaran yang absolut di dalamnya. Oleh karena itu pernyataan tersebut menjadi benar jika dikatakan bahwa “Kebenaran itu relatif terhadap…..”.
Relativisme tidak hanya mengakui keberadaan yang lain selain kita, tetapi juga berupaya menampilkan yang lain tersebut (the Other) sebagai serpihan identitas dan bahkan kebenaran, sehingga relativisme dapat diterima sebagai kekuatan alternatif. Bahkan Menurut Gellner  dibawah pandangan dan gagasan relativisme semua dianggap sebagai "teks." Sebagai teks maka realitas yang tampak dapat diurai atau didekonstruksi, dan dibawah relativisme tampilan suatu realitas sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana makna tersebut dimunculkan oleh subyek dan yang menjadi perangkat analisis utamanya adalah hermenuetik yang menyakini bahwa fakta atau realitas adalah hasil interpretasi atas teks itu tadi.
Sebagai suatu aliran, relativisme juga mampu membongkar kekuatan yang menghegemoni dengan kuatnya yang sering memunculkan kesadaran-kesadaran palsu tentang sesuatu yang selama ini disembunyikan untuk mempertahankan status quo, baik dalam bentuk penguasa, sistem bahkan absolutisme  ilmu pengetahuan sendiri. Relativisme juga mampu mengakomodasi kejamakan realitas melalui pemaknaan yang dilakukannya, serta bisa  membongkar logosentrisme dan fonosentrisme yang sangat lekat dan kuat dalam ilmu pengetahuan yang berparadigmakan positivisme, termasuk juga hukum didalamnya.
Sebagai suatu paham keberadaan relativisme dalam konteks pluralisme ada yang menolaknya karena dianggap tidak sama dengan pluralisme. Secara harfiah pendapat ini memang betul, bahwa pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi jika mendudukan pluralisme sama dengan relativisme menurut penulis merupakan kekeliruan, sebab relativisme adalah lawan kata dari absolutisme yang merupakan unsur atau elemen terpenting dari pluralisme itu sendiri. Memang ada pemahaman yang dangkal akan arti relativisme ini, terutama dalam perspektif pluralisme agama,  yang mencoba mencampuradukan masing-masing agama menjadi agama baru. Pemahaman seperti ini menurut penulis tidak tepat karena makna relativisme di sini memeliki keterkaitan dengan orang lain, dalam arti kita harus terbuka pada orang lain berkenaan dengan pemahamannya akan kebenaran yang mungkin berbeda dengan cara kita memahaminya. Kesediaan untuk membuka diri akan cara bagaimana orang lain memahami suatu kebenaran inilah yang menurut penulis nilai terdalam dari relativisme. Oleh karena itu dalam perspektif relativisme ini sikap yang seyogyanya dikembangkankan adalah menghormati eksistensi kedirian orang lain (the others), meskipun hal tersebut sulit bagi kita untuk memahaminya.
Pertanyaan yang kemudian akan muncul adalah apakah dalam relativisme ini tidak ada suatu kebenaran? Penulis melihat justru dalam relativisme inilah kebenaran tersebut bisa kita temukan hanya bagaimana caranya kita menghadapi kebenaran yang mungkin diyakini oleh pihak lain. Menghadapi pertanyaan seperti ini, Nur Khalid Ridwan mencoba memperkenalkan “absolutisme konteks”, yaitu absolutisme yang muncul sebagai implikasi  adanya kesepakatan bersama mengenai “sesuatu”. Sesuatu tersebut bisa berbentuk: prosedur, nilai-nilai, tatacara, ataupun metode.
Relativisme, dengan begitu menawarkan jalan menuju pluralitas pilihan, pendapat dan opsi moral. Pemahaman yang benar akan makna relativisme pada akhirnya menyadarkan kita bahwa tidak ada superioritas nilai dan moral, tapi sebaliknya juga jika pemahaman akan relativisme dilakukan secara serampangan maka akan menjurus pada nihilisme bahkan anarkisme. Relativisme dijadikan dasar untuk berbuat dan bertindak sesukanya tanpa peduli tanggung jawab dan keyakinan akan kebenaran yang secara sudah terbangun dan termaknai dalam kehidupan setiap insani.

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian 4)

  No comments    


Oleh: Hermansyah
2. Menolak Absolutisme
Sebagai suatu kata absolutisme sama dengan pluralisme, merupakan bentukan dari kata: “absolut dan isme”. Kata absolut mengacu pada arti mutlak dan isme pada pengetian paham atau aliran, sehingga secara etimologi kata absolutisme membentuk arti aliran atau paham yang memutlakan sesuatu. Pada mulanya istilah absolutisme itu muncul dalam ranah teologi, kemudian konsepsi absolutisme ini digunakan dalam bidang yang lainnya, misalnya dalam epistemologi, aksiologi, maupun dalam bidang politik (sistem pemerintahan).
Dalam teologi istilah absolutisme ini dikenal pada awal abad ke 18 yang berkenaan dengan konsepsi pengampuanan dosa dalam agama katolik, yaitu suatu konsepsi dan pemahaman dalam agama katolik dimana gereja, karena diberikan hak mutlak oleh Tuhan, dapat menerima pengakuan dan memberikan pengampunan terhadap manusia yang telah melakukan dosa. Dalam epistemologi absolutisme dimaknai sebagai ajaran yang menganggap bahwa pengetahuan itu adalah obyektif atau mutlak, dengan kata lain pengetahuan itu tidak relative, ditentukan oleh manusia. Absolutisme dalam aksiologi berkenaan dengan pandangan yang menganggap bahwa patokan-patokan nilai, baik moral ataupun estetik, adalah mutlak, obyektif, mengatasi manusia dan abadi. Sedangkan dalam politik istilah absolutisme mengacu pada pandangan yang menganggap bahwa dalam suatu negara harus ada kekuasaan yang tertinggi yang tak terbatas di tangan mereka yang berkuasa (monarkhi) baik dengan undang-undang dasar atau tanpa undang-undang dasar.
Absolutisme sebagai suatu aliran atau paham mengandung makna adanya pengakuan yang satu atau tunggal (bukan tuhan), baik yang menyangkut akan kebenaran (truth claim), pemikiran, pemahaman, penafsiran dan lain sebagainya. Karena sifanya tunggal, maka absolutisme itu  bersifat “sentris”, artinya terpusat pada kediriannya sendiri serta menafikan pada kedirian yang lainnya. Kebenaran misalnya diklaim atau diyakini hanya kebenaran dirinya, kelompoknya, klasnya sendiri saja yang ada, sedangkan pada yang lain kebenaran tidak ada, baik kebenaran dalam sikap, norma,  pemahaman, pemikiran maupun penafsiran dan lain sebagainya. Kebenaran pada yang lainnya dinafikan keberadaannya, tidak diakui dan bersifat final. Oleh karena itu kebenaran  yang lain harus lebur atau ikut pada kebenaran yang ada pada dirinya. Dengan meminjan pembagian pluralismenya Zumri Bestado Sjamsuar, Absolutisme seperti ini jelas ditolak, karena absolutisme seperti ini hanya ada pada pluralisme ontologis.
Lalu pertanyaannya apakah dalam pluralisme sosiologis tidak ada absolutisme sama sekali, atau bagaimana menyikapi kebenaran pada tataran pluralisme sosiologis. Pertanyaan ini penting karena jika kita terpaku pada pemahaman absolutisme seperti di atas, seakan dalam kemutlakan itu sendiri tidak ada dalam masyarakat. Guna menjawab pertanyaan ini, Nur Kalik Ridwan mencoba menjembati atau menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwa kemutlakan pada tataran sosiologi dapat saja terjadi jika adanya “kesepakatan-kesepakatan” bersama antara kedirian diri sendiri dengan kedirian lainnya. Kesepakatan tersebut bisa menyangkut prosedur, cara, serta makna yang ada dalam suatu konteks, dan jika kesepakatan ini sudah diterima tidak ada alasan dari masyarakat yang berbeda untuk menolaknya, artinya kesepakatan tersebut merupakan “absolutisme konteks” yang harus diterim keberadaannya.  Absolutisme konteks ini menempatkan kesepakatan yang sudah diambil, baik pada tataran masyarakat atau Negara, untuk dipatuhi kebenarannya. Disamping itu dalam “absolutisme konteks”, keberadaan yang lainnya dalam pluralitas masih diakui, sedangkan dalam “absolitisme mutlak”, sama sekali tidak menerima pluralitas.
Kembali kepada penolakan absolutisme dalam pluralisme, hal ini terjadi karena absolutisme tidak memberikan ruang yang sama pada kelompok lain untuk mengembangkan eksistensi dirinya, baik yang menyangkut pengembangan dan aktualisasi hak-hak mereka. Mayoritas atau mereka yang menganggap dirinya benar akan memaksa kelompok lain untuk masuk menjadi kelompok mereka, tunduk pada aturan, etika dan moralitas mereka, dan yang mengerikan dan selalu saja mengancam kehidupan manusia adalah bahwa absolutisme itu memiliki anak tunggal yang disebut kekerasan, kekerasan menjadi terma yang tinggi nilainya dalam menegakkan absolutisme. Keberadaan kelompok, nilai, norma, sistem dan etika lain dinilai sesuatu yang tidak benar dan harus mengacu pada nilai, norma, sistem dan etika kelompok yang merasa benar.
Dalam realitasnya absolutisme ini seakan sangat lekat dalam berbagai segi kehidupan manusia. Mulai dalam tataran agama, dengan absolutisme ditangan pemeluk suatu agama, menjadi pemeluk tersebut dengan sangat mudah melakukan pengkafiran pada kelompok lain, melakukan pembakaran, penutupan rumah ibadah secara paksa hanya dengan dalih bahwa agama tersebut dinilai secara sepihak sebagai agama yang salah. Dalam politik nuansa absolutisme seakan sangat lekat dalam perjalanan kehidupan bernegara pada setiap bangsa, tanpa terkecuali juga Indonesia dinilai pernah dengan gegap gempitanya mengarungi kehidupan bernegara dimasa orde lama maupun orde baru.
Ada satu fakta lain yang selalu muncul dalam konteks kehidupan yang serba absolutisme ini, yaitu selalu terjadi apa yang dikenal “upaya perlawanan” dari berbagai kelompok lain yang merasa tertindas, tidak diberi ruang dan hak  yang sama dengan kelompok yang merasa memiliki. Upaya perlawanan pada dasarnya adalah penolakan terhadap berbagai bentuk paham penafian terhadap keberadaan dirinya yang merasa termarjinalkan, diabaikan sebagai implikasi dianutnya absolutisme tersebut. Hanya bentuk dan istilahnya saja yang berbeda  tetapi semua mengacu pada upaya perlawanan terhadap absolutisme tersebut  baik dalam bentuk kekerasan fisik, ataupun reformasi sebagai suatu terma yang muncul dalam politik dan sistem pemerintahan yang menolak keberadaan sistem politik dan pemerintahan yang absolute.
Secara general, setidaknya ada dua penyebab sehingga absolutisme selalu hadir dalam ranah kehidupan kita, baik secara pribadi, kelompok ataupun dalan ranah kenegaraan,  baik yang menyangkut absolutisme keyakinan, sistem, nilai, maupun moral. Pertama, penyebab yang bersifat obyektif, artinya penyebab absolutisme yang berkenaan dengan kuantitatif sebagai salah satu katagori dalam kehidupan, karena sifanya kuantitatif, maka penyebab ini secara kasat mata bisa dilihat, dirasakan bahkan diukur keberadaannya, yaitu mayoritas atau jumlah yang besar. Mayoritas memang tidak dengan sendirinya menimbulkan absolutisme-tetapi ini merupakan penyebab kedua, dengan mayoritas bisa menimbulkan sikap yang sifatnya psikologi akan dominasi terhadap minoritas, banyak berarti besar dan apa yang disuarakan berarti suatu kebenaran mayoritas.
Oleh karena itu pluralisme bukan hanya diartikan sekedar menjamurnya kepelbagaian iman, suku, ras dan nilai-nilai yang berbeda yang harus diakui keberagamannya,  tetapi bagaimana antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendominasi dengan dalil kebenaran yang absolut di tengah kepelbagaian tersebut.

RELASIONAL HUKUM NEGARA DAN HUKUM LOKAL: PERSPEKTIF ETIKA PLURALISME HUKUM (Bagian 3)

  No comments    


 Oleh: Hermansyah
1. Mengakui Perbedaan
Premis dan substansi dasar dari pluralisme adalah diakuinya keanekaragaman, heteregonitas  atau kemajemukan sebagai fakta sosial. Keanekaragaman ini secara substansial isinya adalah perbedaan, dan perbedaan inilah yang merupakan  kondisi obyektif dari pluralisme tersebut. Sehingga syarat pertama dan merupakan syarat obyektif dari pluralisme adalah menerima dan mengakui perbedaan sebagai dasar dalam memahami realitas sosial.
Adanya masyarakat yang hidup diperkotaan dan pedesaan, berbagai macam Agama, ideologi, suku bangsa dan etnis, hukum sekuler dan hukum agama adalah merupakan fakta sosial yang keberadaannya tidak terbantahkan. Perbedaan inilah yang menjadikan pluralisme sebagai suatu paham memperoleh akar yang kuat dalam khasanah pemikiran dan ilmu pengetahuan karena ontologinya berpijak pada fakta dan realitas sosial yang sesungguhnya.
Kekhawatiran akan adanya sinkretisme antara sesama agama sebagai akibat dianutnya paham pluralisme agama sebagaimana gerakan  Freemason sejatinya tidaklah terjadi  karena dalam pluralisme pencarian titik kesamaan dari sesuatu yang berbeda dimungkinkan, tetapi tidak menghilangkan perbedaan itu sendiri yang asali sifatnya sehingga dibawah panyung pluralisme agama tidak gebyah-uyah guna mencari kesamaan semata, tanpa mengakui perbedaan yang ada pada agama maka pluralitas sesungguhnya tidak ada.
Oleh karena itu, sikap inklusif (terbuka) merupakan  sikap yang penting dalam melihat dan menyikapi perbedaan  bukan sikap eksklusif (tertutup). Dengan sikap inklusif, keberadaan yang lain  dijadikan moral patient atau moral recipient, sedangkan jika dalam memahami perbedaan yang ada digunakan sikap eksklusif  maka moral patient hanya terbatas pada diri atau kelompok sendiri. Hanya orang yang sesuku, seiman, sealiran, segender pantas diperlakukan sebagai moral patient, artinya pantas dihormati hak-hak serta kepentingan-kepentingannya. Demikian juga halnya dengan hukum, perbedaan yang tampak pada setiap hukum merupakan latar alamiah dari hukum itu sendiri sebagai konsekwensi dari adanya berbedaan esensi hukum tersebut. Demikian misalnya, pada tataran global antara hukum romawi dengan hukum anglo saxon jelas memperlihatkan perbedaan, baik dari sumber, tujuan dan sifatnya. Hal yang sama juga berlaku antara hukum Islam dengan hukum yang lainnya, jelas memperlihatkan corak yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum adat (customary law), demikian juga antara hukum negara dengan hukum adat.
Oleh karena itu, dibawah etika perbedaan ini, persoalannya bukan pada peletakkan sesuatu obyek pada sudut yang saling antagonis, misalnya unggul- tidaknya, benar-salah, superio-inferior, tetapi bagaimana meletakan hal yang berbeda itu dalam bingkai yang sederajat. Kesederajatan inilah yang menjadi perbedaan menjadi sesuatu hal yang harus diterima sebagaimana adanya. Harus disadari bahwa selama ini ada berkembang pendapat yang mengatakan bahwa hukum adat adalah bukan hukum, lantaran tidak tertulis dan tidak dihasilkan oleh negara. Pendapat ini tentunya didasari pada sudut pandang positivisme hukum sebagai landasan filosofis dan acuan argumentasinya.